Selamat Datang Di Laboratorium Akuntansi dan Keuangan IKOPIN

............................................................................

Selamat Datang Di Laboratorium Akuntansi dan Keuangan IKOPIN

............................................................................

Selamat Datang Di Laboratorium Akuntansi dan Keuangan IKOPIN

............................................................................

Selamat Datang Di Laboratorium Akuntansi dan Keuangan IKOPIN

............................................................................

Selamat Datang Di Laboratorium Akuntansi dan Keuangan IKOPIN

............................................................................

Rabu, 14 Oktober 2026

BALANCE FACT: PENGARUH PPN TERHADAP TRANSAKSI BISNIS

 

Konsep Dasar, Dampak Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi Pembelian, Penjualan, dan Pencatatan Keuangan

1. Konsep Dasar PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Karakteristik utama PPN adalah dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (multi-stage tax) serta bersifat tidak langsung, di mana beban pajak secara ekonomis ditanggung oleh konsumen akhir.

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN umum yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 11%. Bagi badan usaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), transaksi bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

2. Pengaruh PPN terhadap Transaksi Perusahaan

Kehadiran PPN memberikan pengaruh langsung terhadap aspek operasional, arus kas (cash flow), dan skema pencatatan akuntansi perusahaan dalam dua bentuk utama:

●   Pajak Masukan (Input VAT): PPN yang wajib dibayar oleh perusahaan pada saat melakukan pembelian atau perolehan BKP/JKP dari PKP rekanan. Pajak Masukan dicatat sebagai aset lancar (piutang pajak) yang nantinya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.

●   Pajak Keluaran (Output VAT): PPN yang wajib dipungut oleh perusahaan pada saat menjual produk (BKP/JKP) kepada pelanggan atau konsumen. Pajak Keluaran dicatat sebagai kewajiban lancar (utang pajak) yang harus disetorkan kepada negara.

3. Mekanisme Penghitungan dan Pelunasan PPN

Setiap akhir Masa Pajak (bulanan), perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi atau perhitungan posisi PPN dengan membandingkan total Pajak Keluaran dan Pajak Masukan:

●   PPN Kurang Bayar: Terjadi jika jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan. Selisih kurang bayar ini wajib disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya.

●   PPN Lebih Bayar: Terjadi jika jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan bayar tersebut dapat dipilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembaliannya (restitusi).

4. Ilustrasi Jurnal Akuntansi Pengaruh PPN pada Transaksi

Berikut adalah ilustrasi pencatatan akuntansi untuk transaksi bisnis yang dipengaruhi oleh PPN 11%:

A. Transaksi Pembelian Barang Dagang Secara Kredit

PT Sri Mulya membeli persediaan barang dagang secara kredit dari Supplier PKP seharga Rp25.000.000 belum termasuk PPN 11% (PPN = Rp2.750.000, Total Tagihan Utang = Rp27.750.000).

●   Pencatatan Jurnal:
• Persediaan Barang Dagang: Rp25.000.000 (Dr)
• PPN Masukan: Rp2.750.000 (Dr)
• Utang Usaha: Rp27.750.000 (Cr)

B. Transaksi Penjualan Barang Dagang Secara Tunai

PT Berkah Jaya menjual barang dagang kepada pelanggan secara tunai seharga Rp40.000.000 belum termasuk PPN 11% (PPN = Rp4.400.000, Total Kas Diterima = Rp44.400.000).

●   Pencatatan Jurnal:
• Kas: Rp44.400.000 (Dr)
• Penjualan: Rp40.000.000 (Cr)
• PPN Keluaran: Rp4.400.000 (Cr)

5. Sumber Referensi

Materi dan penyusunan modul mengenai pengaruh PPN terhadap transaksi ini merujuk pada literatur perpajakan serta ketentuan perundang-undangan:

●   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

●   2. Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Penerbit Andi Yogyakarta.


Share:

Sabtu, 05 September 2026

BALANCE FACT: BUKU BESAR PEMBANTU (SUBSIDIARY LEDGER)



1. Pengertian Buku Besar Pembantu (Subsidiary Ledger)
Buku Besar Pembantu atau yang sering disebut dengan subsidiary ledger adalah bagian dari catatan akuntansi keuangan yang merinci lebih lanjut akun-akun tertentu (akun pengendali atau control account) yang ada di dalam buku besar umum (general ledger). Ketika sebuah perusahaan berkembang, jumlah transaksi yang melibatkan pelanggan (debitur) maupun pemasok (kreditur) menjadi sangat besar. Jika seluruh transaksi tersebut dicatat secara langsung ke dalam satu akun buku besar umum seperti 'Piutang Usaha' atau 'Utang Usaha', maka buku besar umum akan menjadi sangat padat dan menyulitkan proses pengawasan saldo masing-masing pihak secara spesifik.
Oleh karena itu, buku besar pembantu disediakan khusus untuk mencatat rincian perubahan akun pengendali secara individual untuk setiap pelanggan atau kreditor. Total saldo dari seluruh akun individual di dalam buku besar pembantu pada akhir periode akuntansi wajib sama persis dengan saldo akun pengendali (control account) yang bersangkutan di buku besar umum.

2. Fungsi Utama Buku Besar Pembantu
Keberadaan buku besar pembantu memberikan berbagai fungsi krusial dalam operasional akuntansi perusahaan, antara lain:
Menyediakan Rincian Detail: Memberikan informasi yang spesifik mengenai jumlah utang dan piutang dari setiap pelanggan maupun kreditor secara individual.
Mempermudah Pengendalian Internal: Memudahkan manajemen dalam melakukan penagihan piutang yang sudah jatuh tempo serta memantau jadwal pembayaran utang kepada pemasok.
Membantu Pembagian Tugas Akuntansi: Memungkinkan pembagian pekerjaan pencatatan (pembagian kerja/division of labor) di mana petugas administrasi piutang/utang dapat mencatat ke buku besar pembantu secara terpisah dari pencatatan buku besar umum.
Mempermudah Penyusunan Laporan & Rekonsiliasi: Menjadi basis data yang akurat saat dilakukan audit internal maupun eksternal serta mempermudah penelusuran jika terjadi selisih pencatatan.

3. Jenis-Jenis Buku Besar Pembantu
Dalam praktiknya, terutama pada perusahaan dagang dan manufaktur yang berskala menengah ke atas, buku besar pembantu umumnya dibagi menjadi dua jenis utama:
A. Buku Besar Pembantu Piutang Usaha (Accounts Receivable Subsidiary Ledger)
Buku besar pembantu piutang sering juga disebut sebagai buku piutang (accounts receivable ledger). Buku ini berisi kumpulan rekening atau kartu piutang untuk setiap pelanggan (debitur) yang melakukan pembelian secara kredit kepada perusahaan. Setiap terjadi transaksi penjualan kredit atau retur penjualan yang melibatkan pelanggan tertentu, maka akun individual pelanggan tersebut akan langsung diperbarui.
B. Buku Besar Pembantu Utang Usaha (Accounts Payable Subsidiary Ledger)
Buku besar pembantu utang sering disebut sebagai buku utang (accounts payable ledger). Buku ini berisi rincian rekening atau kartu utang untuk setiap kreditor atau pemasok (supplier) di mana perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa secara kredit. Setiap terjadi pembelian kredit, pembayaran utang, atau retur pembelian, akun pemasok yang bersangkutan akan dicatat dalam buku ini.

4. Hubungan Buku Besar Umum dan Buku Besar Pembantu
Hubungan antara buku besar umum (general ledger) dan buku besar pembantu (subsidiary ledger) bersifat hierarkis dan resiprokal. Buku besar umum memuat akun pengendali (control account) seperti 'Piutang Usaha' (1-1200) dan 'Utang Usaha' (2-1100). Sedangkan buku besar pembantu merupakan rincian dari akun pengendali tersebut.
Sebagai ilustrasi, jika akun pengendali Piutang Usaha di buku besar umum menunjukkan saldo akhir sebesar Rp25.000.000, maka penjumlahan saldo akhir dari seluruh kartu piutang di buku besar pembantu (misal: Toko A Rp10.000.000, Toko B Rp8.000.000, dan Toko C Rp7.000.000) juga harus menghasilkan angka yang sama yaitu Rp25.000.000.

6. Sumber Referensi
Materi dan penyusunan modul buku besar pembantu ini merujuk pada literatur standar akuntansi keuangan dan pengantar akuntansi:
1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Efektif. Salemba Empat.
2. Haryono Jusup. (2014). Dasar-Dasar Akuntansi (Jilid 1&2). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Y







Share:

Jumat, 14 Agustus 2026

BALANCE FACT: AKUNTANSI NILAI WAJAR & PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN


Konsep Dasar Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga jual suatu aset di pasar saat ini pada kondisi transaksi bisnis normal. Mari gunakan analogi sederhana. Bayangkan kamu membeli laptop seharga sepuluh juta rupiah tahun lalu. Jika kamu menjualnya hari ini, harga pasarnya berpeluang turun menjadi enam juta rupiah. Angka enam juta rupiah inilah nilai wajarnya.
Metode ini sangat berbeda dengan basis biaya historis. Biaya historis selalu mencatat aset pada harga beli awal berapapun nilai pasar saat ini. Standar akuntansi kini mewajibkan pencatatan investasi tertentu menggunakan nilai wajar. Investasi ini secara khusus meliputi sekuritas trading dan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Aset fisik seperti persediaan barang dagang dan mesin pabrik tetap menggunakan basis biaya historis. Pengatur standar akuntansi menyukai metode ini untuk menyajikan informasi harga aset yang paling mendekati realitas pasar terkini.
Dampak pada Laporan Keuangan
Penggunaan nilai wajar untuk menilai asset dan liabilitas memengaruhi laporan keuangan. Secara khusus, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dapat terpengaruh.
1. Laporan Posisi Keuangan. 
Kita wajib mencatat selisih perubahan nilai aset dari periode sebelumnya. Untuk penyesuaian sekuritas trading, kamu menggunakan bantuan akun penyisihan investasi. Akun penyisihan investasi trading, digunakan sebelumnya untuk menyesuaikan sekuritas trading pada nilai wajarnya. Untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual, kita wajib mencatat perubahan fluktuasi nilainya pada komponen ekuitas pemegang saham melalui pos penghasilan. komprehensif lain.
2. Laporan Laba Rugi. 
Kita harus langsung memasukkan setiap fluktuasi harga pasar pada sekuritas trading sebagai laba atau rugi di periode berjalan. Catat laba rugi ini dengan status belum direalisasi jika kita belum benar menjual aset tersebut kepada pihak lain. Metode ini digambarkan sebelumnya untuk sekuritas trading.

Dalam PSAK 68 pengukuran nilai wajar memberikan panduan cara pengukuran nilai wajar. PSAK 68 diadopsi dari IFRS 13 Fair Value Measurement. Nilai pasar adalah satu jenis nilai wajar yang terdapat dalam standar ini. Jika nilai pasar tidak tersedia, PSAK 68 memperbolehkan jenis lainnya untuk pengukuran nilai wajar.



Sumber
Carl S. Warren, J. M. (2020). Pengantar Akuntansi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Share:

Selasa, 14 Juli 2026

BALANCE FACT: JENIS TRANSPORTASI AKUNTANSI

 


JENIS TRANSAKSI AKUNTANSI 

Dunia akuntansi adalah bahasa bisnis yang merekam setiap denyut nadi aktivitas ekonomi sebuah entitas. Transaksi akuntansi bukan sekadar pertukaran uang, melainkan peristiwa ekonomi yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan dan harus dicatat secara sistematis. Secara garis besar, transaksi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, mulai dari keterlibatan pihak luar, jenis aktivitasnya, hingga dampaknya terhadap persamaan akuntansi dasar. Memahami jenis-jenis transaksi ini sangat krusial karena setiap kategori memerlukan perlakuan jurnal yang berbeda untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas.

1. Klasifikasi Berdasarkan Hubungan Institusional: Internal dan Eksternal

Pembagian yang paling mendasar dalam akuntansi adalah membedakan antara transaksi yang melibatkan pihak ketiga dan transaksi yang terjadi sepenuhnya di dalam lingkup internal perusahaan.

Transaksi Eksternal:Ini adalah jenis transaksi yang paling umum kita temui. Transaksi eksternal melibatkan pertukaran nilai antara perusahaan dengan individu atau organisasi di luar entitas tersebut. Contoh klasiknya meliputi pembelian bahan baku dari pemasok, penjualan barang dagangan kepada pelanggan, pembayaran sewa gedung kepada pemilik properti, atau pengambilan pinjaman dari bank. Transaksi ini biasanya didukung oleh bukti fisik yang kuat seperti faktur, kuitansi, atau nota debet/kredit. Dalam pencatatannya, transaksi eksternal langsung berdampak pada perubahan aset, kewajiban, atau ekuitas yang melibatkan aliran kas atau timbulnya piutang dan utang.

Transaksi Internal: Berbeda dengan eksternal, transaksi internal tidak melibatkan pihak luar tetapi tetap memiliki nilai ekonomi yang harus diakui. Transaksi ini lebih bersifat administratif atau penyesuaian nilai aset di dalam buku besar. Contoh yang paling menonjol adalah penyusutan (depresiasi) aset tetap. Ketika sebuah mesin digunakan, nilainya berkurang seiring waktu; meskipun tidak ada uang yang keluar saat itu juga, akuntansi harus mencatat beban penyusutan tersebut sebagai transaksi internal. Contoh lainnya termasuk penggunaan perlengkapan kantor yang semula dibeli sebagai aset lalu diakui sebagai beban, atau transfer biaya antar departemen dalam perusahaan manufaktur.

2. Klasifikasi Berdasarkan Arus Kas: Tunai dan Kredit dan Non-Kas

Dalam operasional harian, cara pembayaran menentukan bagaimana transaksi tersebut dikelola dalam siklus akuntansi, terutama dalam kaitannya dengan manajemen likuiditas.

Transaksi Tunai (Cash Transactions): Ini adalah transaksi di mana pertukaran nilai dan pembayaran terjadi secara simultan atau dalam waktu yang sangat berdekatan. Saat perusahaan membeli alat tulis dan langsung membayarnya dengan uang tunai atau transfer bank, kas perusahaan berkurang seketika. Transaksi tunai dianggap paling sederhana karena tidak meninggalkan kewajiban atau tagihan di masa depan.

Transaksi Kredit (Credit Transactions):Dalam dunia bisnis modern, transaksi kredit adalah tulang punggung perdagangan. Transaksi ini terjadi ketika barang atau jasa diserahkan hari ini, namun pembayarannya disepakati pada tanggal tertentu di masa depan (misalnya termin 30 hari). Hal ini memicu munculnya akun Piutang Usaha (bagi penjual) atau Utang Usaha (bagi pembeli). Pencatatan transaksi kredit sangat penting untuk memantau arus kas masuk dan keluar yang tertunda agar perusahaan tetap memiliki modal kerja yang cukup.

Transaksi Non-Kas (Non-Cash Transactions): Transaksi ini tidak melibatkan aliran kas sama sekali, baik sekarang maupun di masa depan. Contohnya adalah penghapusan piutang yang tidak tertagih atau pertukaran aset lama dengan aset baru (tukar tambah) di mana nilai buku aset lama dijadikan pengurang harga aset baru tanpa ada perpindahan uang tunai yang signifikan.

3. Klasifikasi Berdasarkan Aktivitas Bisnis

Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), transaksi juga dapat dikelompokkan menurut fungsinya dalam aktivitas bisnis, yang nantinya akan tercermin dengan jelas dalam Laporan Arus Kas.

Transaksi Operasional: Merupakan transaksi rutin yang berkaitan langsung dengan aktivitas utama perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Bagi perusahaan dagang, ini termasuk pembelian persediaan, penjualan barang, pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, dan iklan. Transaksi operasional adalah indikator utama apakah bisnis inti perusahaan sehat atau tidak.

Transaksi Investasi: Transaksi ini berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Membeli tanah untuk pabrik baru, menjual mesin lama yang sudah tidak efisien, atau membeli saham perusahaan lain sebagai investasi jangka panjang adalah bagian dari kategori ini. Transaksi investasi menunjukkan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya untuk pertumbuhan masa depan.

Transaksi Pendanaan (Financing): Ini adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan dalam ukuran dan komposisi modal ekuitas dan pinjaman perusahaan. Contohnya adalah penerbitan saham baru untuk mendapatkan modal, pengambilan pinjaman jangka panjang dari bank (obligasi), atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Transaksi ini mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai operasional dan investasinya.

4. Transaksi Berdasarkan Dampak pada Persamaan Akuntansi

Setiap transaksi dalam akuntansi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar:

Aset = Kewajiban + Ekuitas


Berdasarkan dampaknya, transaksi dapat dibagi menjadi:

1. Transaksi yang Memengaruhi Aset Saja: Misalnya, pembelian peralatan secara tunai. Di sini, satu jenis aset (Kas) berkurang, sementara aset lainnya (Peralatan) bertambah. Total aset tetap sama, namun komposisinya berubah.

2. Transaksi yang Memengaruhi Aset dan Kewajiban: Contohnya adalah pembelian persediaan secara kredit. Aset (Persediaan) bertambah, dan di sisi lain, Kewajiban (Utang Usaha) juga bertambah dengan jumlah yang sama.

3. Transaksi yang Memengaruhi Aset dan Ekuitas: Saat pemilik menyetorkan modal pribadi ke dalam perusahaan, Aset (Kas) bertambah dan Ekuitas (Modal Pemilik) juga bertambah. Sebaliknya, pembayaran beban gaji akan mengurangi Kas (Aset) dan mengurangi Laba Ditahan (Ekuitas).

4. Transaksi yang Memengaruhi Kewajiban dan Ekuitas: Meskipun lebih jarang, ini terjadi misalnya saat konversi utang menjadi saham. Kewajiban perusahaan berkurang, tetapi Ekuitas bertambah karena pemberi utang kini menjadi pemegang saham.

 5. Transaksi Penyesuaian (Adjustment Transactions)

Terakhir, ada jenis transaksi yang dilakukan di akhir periode akuntansi. Transaksi penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat sesuai dengan asas accrual basis.

Accrued Revenues: Pendapatan yang sudah dihasilkan tetapi belum dicatat karena belum ditagih.

Accrued Expenses: Beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar (misalnya bunga bank atau gaji yang jatuh tempo di akhir bulan).

Deferred Revenues (Unearned Revenue): Uang yang sudah diterima dari pelanggan namun jasanya belum diberikan.

Prepaid Expenses: Biaya yang dibayar di muka, seperti asuransi atau sewa, yang manfaatnya akan dirasakan di masa depan.


 Kesimpulan

Memahami seluruh jenis transaksi ini secara rinci adalah fondasi bagi siapa saja yang ingin menguasai akuntansi. Tanpa identifikasi transaksi yang tepat, klasifikasi akun akan salah, penjurnalannya akan keliru, dan pada akhirnya, laporan keuangan yang dihasilkan akan menyesatkan para pengambil keputusan. Setiap transaksi, sekecil apa pun, merupakan bagian dari gambaran besar kesehatan finansial sebuah organisasi.


Referensi:

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (Pilar utama dalam pengakuan dan pengukuran berbagai jenis transaksi di konteks Indonesia)

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2019). Financial Accounting with International Financial Reporting Standards (IFRS). Wiley. (Menjelaskan secara mendalam mengenai pengakuan transaksi eksternal dan internal sesuai standar global).

Share:

Jumat, 10 Juli 2026

BANK SOAL UAP GENAP 2026

Hallo Balance People👋
gimana nih kabarnya? 🤗🤗🤗
semoga tetap sehat selalu dan bahagia yaa

Ada kabar baik nih, bagi balance people yang ingin belajar kembali soal-soal UAP Ganjil 2026,


balance people bisa download disini

Share:

Jumat, 03 Juli 2026

NILAI AKHIR PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2026

 Hallo balance people👋


Gimana nih kabarnya? semoga baik-baik aja yaaa...


Balance people pasti udah gasabar kan pengen tau nilai akhir yang balance people dapet di lab, yukk langsung aja cek nilai semester genap kalian dan semoga hasilnya memuaskan yaa😉


Nilai Akhir Pengantar Akuntansi 2

Nilai Akhir Akuntansi Biaya 1

Nilai Akhir Akuntansi Biaya 1 (Ngulang)

Nilai Akhir Akuntansi Biaya 2

Nilai Akhir Akuntansi Koperasi

Nilai Akhir Akuntansi Koperasi (Ngulang)

Nilai Akhir Akuntansi Keuangan 1

Nilai Akhir Akuntansi Keuangan 2

Nilai Akhir Komputerisasi Akuntansi


Besar atau kecil nilai yang balance people dapat itu merupakan hasil dan usaha balance people sendiri yaa, jangan lupa apresiasikan usaha yang telah balance people berikan. Semoga balance people dapat terus mempertahankan dan meningkatkan nilai praktikumnya yaaa💫


Semangattttttt terus balance people dan selamat menjalani ujian akhir semesternya ya👋😊

Share:

Minggu, 14 Juni 2026

BALANCE FACT: PERSEDIAAN BARANG DAGANG

 

PERSEDIAAN BARANG DAGANG


1. Pengertian Persediaan

Menurut PSAK 202, Persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan, atau dalam bentuk bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam perusahaan dagang, persediaan umumnya berupa barang yang dibeli untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi. Dengan demikian, persediaan memiliki peran penting sebagai sumber utama pendapatan perusahaan karena akan menghasilkan arus masuk kas melalui penjualan.


2. Ruang Lingkup Persediaan

PSAK 202 mengatur perlakuan akuntansi persediaan secara menyeluruh, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar ini mencakup penentuan biaya perolehan, metode penilaian persediaan, pengakuan persediaan sebagai beban (Harga Pokok Penjualan), serta perlakuan terhadap penurunan nilai persediaan. Namun, tidak semua jenis persediaan diatur dalam PSAK ini, karena beberapa aset seperti aset biologis atau instrumen keuangan diatur dalam standar lain.


3. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui sebagai aset jika:

 Entitas memiliki kendali atas barang

 Mengandung manfaat ekonomi di masa depan

 Dapat diukur secara andal

Dalam praktiknya, pengakuan ini juga dipengaruhi oleh syarat penyerahan barang, seperti FOB shipping point atau FOB destination, yang menentukan kapan hak kepemilikan berpindah dari penjual ke pembeli.


4. Pengukuran Persediaan

 PSAK 202 menetapkan bahwa persediaan harus diukur sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto (Net Realizable Value/NRV), mana yang lebih rendah. Biaya perolehan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan hingga berada dalam kondisi dan lokasi siap dijual, seperti harga beli, bea impor, pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya angkut dan penanganan, setelah dikurangi diskon atau potongan pembelian.

 Sementara itu, nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyajian nilai persediaan yang terlalu tinggi dalam laporan keuangan.


5. Pengakuan sebagai Beban (HPP)

 PSAK 202 menyatakan bahwa ketika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban dalam bentuk Harga Pokok Penjualan (HPP). Hal ini menunjukkan bahwa persediaan memiliki hubungan langsung dengan laba rugi perusahaan, karena semakin besar HPP maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, dan sebaliknya.


6. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Menurut PSAK 202 dari Ikatan Akuntan Indonesia, entitas wajib mengungkapkan:

 Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk persediaan

 Metode penilaian persediaan (FIFO atau rata-rata)

 Jumlah tercatat persediaan

 Jumlah penurunan nilai (write-down)

 Jumlah pembalikan penurunan nilai (reversal)

 Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai

 Persediaan yang dijadikan jaminan (jika ada)


7. Metode Penentuan Biaya Persediaan

Metode yang diperbolehkan dalam PSAK 202:

 FIFO (First In First Out) → barang yang pertama dibeli dianggap dijual terlebih dahulu

 Rata-rata tertimbang (Weighted Average) → biaya dihitung dari rata-rata seluruh unit

Metode yang tidak diperbolehkan dalam PSAK 202:

LIFO (Last In First Out) → Menganggap barang terakhir dibeli dijual terlebih dahulu

 Alasan:

o Tidak mencerminkan aliran fisik barang

o Dapat membuat laporan keuangan kurang relevan dan tidak representative


8. Metode Pencatatan Persediaan

Terdapat 2 metode pencatatan:

1) Sistem Perpetual

 Persediaan dicatat setiap transaksi

 Nilai persediaan selalu update

 HPP bisa langsung diketahui

 Cocok untuk perusahaan besar / sistem modern

2) Sistem Periodik

 Persediaan tidak dicatat setiap transaksi

 Dihitung di akhir periode (stock opname)

 HPP dihitung di akhir periode

 Lebih sederhana, cocok usaha kecil


Sumber :

PSAK 202: Persediaan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Share:

INFO LAIN

Blog's

Diberdayakan oleh Blogger.

Blog Archive

Blogger templates